jump to navigation

SIAPA SAJA YANG MENJIPLAK BLOG KITA June 12, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Blogging , add a comment

Mungkin jika blog kita dijadikan referensi bagi sebuah karya ilmiah, atau karya lainnya, tidak jadi masalah, namun masalahnya biasanya pihak-pihak yang mengambil ( tegasnya…copas alias copy paste/menjiplak blog kita), tanpa bla..bli…blu…bla…….tidak merubah sedikitpun atau sebagian dari content karya kita……apalagi tanpa menyebutkan darimana data tersebut diperoleh….wah kesel bangset kan….nah untuk mendeteksi siapa saja yang menjiplak karya kita….Anda dapat mengunjungi www.copyscape.com. masukan url blog atau website anda….lalu perhatikanlah siapa saja yang mengcopast blog anda……….Don’t Forget To Leave Your Comment ’bout this Posting/Blog….Thanks a lot…!!

DISTORSI PASAR DALAM ISLAM June 11, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Islam , 2comments

Telah kita ketahui bahwa dalam konsep Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela tidak ada pihak ynag merasa terpaksa atau tertipu atau kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Gangguan-gangguan yang terjadi di pasar di sebut juga sebagai Distorsi Pasar (market distortion). Pada garis besarnya, ekonomi islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu :

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan.

2. Tadlis (penipuan).

3. Taghrir (dari kata ghoror = uncertainty, kerancuan)

Dalam fiqih islam, rekayasa penawaran (false supply) lebih di kenal dengan ikhtikar, sedangkan rekayasa permintaan (false demand) dikenal sebagai Ba’i Najasy. Tadlis (penipuan = unknown to one party) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (Quantity), mutu barang (Quality), harga barang (price), dan waktu penyerahan barang (time of delivery). Sedangkan taghrir (kerancuan = ketidak pastian) juga mengambil empat bentuk yaitu : kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Tadlis dan taghrir di sebabkan karena adanya incomplete information.

A. Rekayasa Permintaan dan Penawaran Dalam bagian ini dijelskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut yakni permintaan dan penawaran.

a). Ba’i Najasy Transaksi Ba’I najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebuut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benr-benar ingun membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksus untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (false demand). Contoh Ba’I najasy banyak sekali. Pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter 1997 misalnya, terjadi isu kelangkaan pangan karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbo took-toko memborong beras akibatnya terjadi peningkatan permintaan terhadap beras sehingga harga beras naik.

b). Ihktikar Ihktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ikhyikar tidak identik denagn monopoli atau penimbunan. Dalam islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaaan pun tidak dilarang dalam islam. Jadi monopoli sah-sah saja, demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ihktikar, yaitu yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

c). Tallaqi Rukban Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Mencari barang dengan harga ynag lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut.

B.Tadlis (Unknown to One Party) Kondisi ideal dalam pasar adalah adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

A.Game Theory Dominant Strategy adalah strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apa pun yang diambil oleh pihak lain. Nash Equibilirium adalah kombinasi strategi-strategi dalam suatu permainan dimana tidak ada satupun pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang di ambil pihak lain. Mixed Stategy adalah strategi diman kedua belah pihak membuat pilihan random dari dua atau lebih pilihan yang berdasarkan probability.

B.Macam-macam Tadlis

1.Tadlis dalam Kuantitas Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuntitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility.

2.Tadlis dalam Kualitas Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas denagn kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli yidak dapat membedakan mana computer denagn kualitas rendah mana computer dengan kulaitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

3.Tadlis dalam Harga Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap tadlis dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “ kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami mmembelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar”.

C.Taghrir (Uncertain to Both Parties)

Taghrir berasal dari bahasa Arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ketidakpastian dan lain-lain. Sebagai istilah dalam fiqih Muamalat taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buat tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suau perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuonsinya. Dalam ilmu ekonomi Taghrir ini disebut uncertainty (ketudakpastian) atau resiko. Dalam situasi ketdakpastian ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akanmuncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Macam-macam Taghrir :

1.Taghrir dalam kuantitas Contoh taghrir dalam kuantitas adalah system ijon, misalnya petani sepakat menjual hasl panenenya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian , kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi mengenai berapa kuantitas yang di jual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

2.Taghrir dalam Kualitas Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya.

3.Taghrir dalam Harga Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panic merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad.

STRUKTUR PASAR DAN PERSAINGAN HARGA June 11, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Islam , 1 comment so far

A.Struktur Pasar

Struktur pasar dibedakan berdasarkan banaknya penjual dan pembeli. secara mudah dikatakan pasar yan terdiri dari pasar bersaing sempurna (perfect competition) dan dan pasar bersaing monopolistic (monopolistic competition).

B. Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pasar bersaing sempurna, secara teoritis penjualtidak dapat menentukan harga atau price taker. Di mana penjual akan menjual barangnya ssuai harga yang berlaku di pasar. dalam kenyataannya, pasar bersaing sempurna juga memiliki derajat yang berbeda-beda. derajat yang paling extreme memang penjual tidak akan menentukan harga sama sekali. Derajat akan semakin mendekati keekstriman apabila hal-hal ini terpenuhi: -Ada banyak penjual -Pembeli memandang barang sama saja (homogen, tidak terdirensiasi) -Ada kelebihan kapasitas produksi. Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli, penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal nilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar (price taker).

C.Pasar Bersaing Monopolistik

Edward Chamberlin memperkenalkan istilah Monopolistic Competition di tahun 1933 dengan karakteristik sebagai berikut: 1.Ada banyak penjual. Setiap penjual menganggap tindakan yang diambilnya tidak akan secara signifikan mempengaruhi penjual lainnya. Misalnya bila satu penjual menurunkan harga baju dagangannya, tidak serta merta penjual lain akan beraksi dengan menyesuaikan harga baju dagangannya. 2.Setiap penjual menjual produk yang terdifirensiasi. Produk A dikatakan berbeda dengan produk B dengan harga yang sama, ada sebagian pembeli yang lebih menyukai produk A, dan ada sebagian yang menyukai produk B.

D.Monopoli (Ihtikar)

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly’s rent. Suatu kegiatan masuk dalam ketegori ihtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut : a.Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers. b.Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. c.Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

E. Oligopoli

Secara harfiah oligopoly berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoly dan monopoloistik competition. Suatu ologopoli adalah industri yang terdiri atas dua atau beberapa perusahaan, dedikitnya satu di antaranya menghasilkan sebagian cukup besar dari keluaran toral industri. Bila ada rasio konsentrasi yang tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang melayani satu pasar tertentu, pasar tersebut oligopolistik. Dalam pasar ologopoli di mana ada sedikit penjual yang menjual barang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual yaitu:

1. Menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Cournot Quantity Competition. Cournot mengembangkan model ini pada tahun 1835 dengan asumsi hanya ada dua penjual barang yang sama. Katakanlah di pasar hanya ada dua penjual air mineral, Arthes (perusahaan 1) dan Aqua (perusahaan 2). Kedua perusahaan memproduksi produk yang identik, sehingga meraka terdorong untuk menawarkan harga yang sama.

2. Menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Betrand Price Competition. Model Bertrand dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883, dalam model ini, penjual menentukan harga yang memperoleh keuntungan maksimal, dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini, penjual tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui harganya, jadi penjual menganggap harga pesaingnya tetap.

Macam-Macam Akad Keuangan Syariah May 22, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Islam , 1 comment so far

Postingan ini saya Share-kan setelah mengalami kekalahan telak pada olimpiade di UMY kemarin,23/Mei/2009.Untuk itu, Saya Copas (copy paste) kan sedikit materi tersebut, untuk sekedar menambal kekurangan tersebut sekaligus untuk mengingatkan pada moment berharga tersebut.

Hal-hal penting dalam Akad Keuangan Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing). span class=”fullpost” Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing}, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai’) untuk memenuhi kebutuhan pembi­ayaan (debt financing). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan Syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu: musyarakah (joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing).

1). Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan)[9] sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian ke-untungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.[10] Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut Musyarakah al Mutanaqishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

2). Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Kontrak mudharabah[11] juga merupakan suatu bentuk equity financ­ing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dari musyarakah. Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, ter­masuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Jika proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh shahibul maal. Sedang mudharib kehilangan keuntungan (imbalan bagi-hasil) atas kerja yang telah dilakukannya. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (shahibul maal) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana. Ada dua tipe mudharabah, yaitu Mutlaqah (tidak terikat) dan Muqayyadah (terikat).[12] a) Mudharabah Mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). b) Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. b. Prinsip Jual-Beli Pengertian jual-beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange contract) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash and carry) ataupun secara tangguh (deferred). Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing) syarat-syarat al bai’ menyangkut berbagai tipe kontrak jual-beli tangguh (deferred contract of exchange). Dalam hukum ekonomi Islam, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual-beli, termasuk jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Islam. Berdasarkan barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi empat macam;[13]

1) Bai’ al muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasar-kan atas prinsip jual-beli.

2) Bai’ al muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilaku­kan pertukaran barang dangan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.

3) Bai’ al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer). 4) Bai’ as salam adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai’ as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Sedangkan pembagian jual beli berdasarkan harganya terbagi empat macam;[14]

1) Bai’ al murabahah adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2) Bai’ al musawamah adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

3) Bai’ al muwadha’ah yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

4) Bai’ al-tauliyah, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang. Terdapat bentuk jual-beli lain yang disebut dengan Bai’ al istishna’, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang di­sepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Di antara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai model pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai’ al murabahah, bai’ as- salam dan bai’ al istishna’. a. Al-Murabahah Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Bentuk jual-beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari Shuhaib ar Rumy r.a.: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai (murabahah), muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjual­belikan.”(HR. Ibnu Majah) Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Pada transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga, harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pem­bayaran secara angsuran ini disebut juga bai’ bi tsaman ajil. Dalam prak-teknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut. b. Bai’ as Salam Secara etimologi salam berarti salaf (dahulu). Bai’ as salam ada­lah akad jual-beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jang­ka waktu yang disepakati.[15] Beberapa landasan Syariah dapat disebutkan antara lain: Ibn Abbas berkata: “Aku bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan oleh Allah dan diizinkan,” kemu­dian ia membaca ayat 282 dari QS Al Baqarah. Menjual sesuatu yang tidak ada pada diri penjual tidak diperbolehkan. Sabda Rasulullah: “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu” (HR Ahmad, At Tarmidzi, dan Ibn Hibban). Oleh karena itu dalam bai’ as salam harus ada jaminan bahwa penyediaan barang yang dipesan dapat dipenuhi. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah di mana mereka melakukan salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang melakukan salaf hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai pada batas waktu tertentu.”(HR. Bukhari)[16] Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya melakukan salam untuk memperoleh barang. Barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam prakteknya transaksi pembelian salam oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. Apabila penjualan barang itu juga dilakukan dalam bentuk salam, maka transaksi itu menjadi paralel salam. Bank dapat juga melakukan penjualan barang itu dengan menggunakan skema murabahah. Pada umumnya nasabah yang memerlukan fasilitas salam adalah nasabah yang menerima pesanan dari pelanggannya dengan syarat bahwa harga atas barang itu akan dibayar setelah barang diserahkannya. Sementara nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengadaan barang yang dipesan tersebut. Agar nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan itu maka ia bukan melakukan penjualan langsung kepada pemesannya, melainkan menjual kepada bank dengan salam dan posisinya sebagai penjual terhadap pemesannya digantikan oleh bank. Tentu saja harga dalam jual-beli antara bank dengan nasabah produsen itu lebih rendah daripada harga yang disepakati antara produsen dengan pemesan barang. Selisih harga itu menjadi keuntungan bank. c. Bai’ al-Istishna’ Bai’ al-Istishna’ adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (mustashni’) dengan produsen/penjual (shani’) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Istishna’ hampir sama dengan bai’ as salam, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya; pada salam, pembayarannya harus dimuka dan segera, sedang pada istishna’ pembayarannya boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap. Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (shani’ ke-1) kepada pemesan/pembeli dan mensubkannya kepada produsen (shani’ ke-2). 3. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina’ atau disebut juga ijarah muntahiyah bi tamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai operating lease dan financing lease. Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut al ijarah wa iqtina’ atau al ijarah muntahiyah bi tamlik, di mana akad sewa yang terjadi antara bank (seba­gai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

4. Prinsip Qard

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan[17]. Dalam literatur fiqih qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu’, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut al qard al hasan, yaitu penye­diaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek

5. Prinsip Al Wadi’ah

Wadi’ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut ida’, yang menitipkan disebut mudi’ dan yang menerima titipan disebut wadi'[18]. Dengan demikian maka pengertian istilah wadi’ah adalah akad antara pemilik barang (mudi’) dengan penerima titipan (wadi’) untuk menjaga harta/modal (ida’) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Ada dua tipe wadi’ah, yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah.[19] a). Wadi’ah Yad Amanah Wadi’ah yad amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi’ah yad dhamanah. Di bawah prinsip yad amanah ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan cus­todian tidak berhak untuk memanfaatkan aset titipan tersebut. Status penerima titipan berdasarkan wadi’ah yad amanah akan berubah menja­di wadi’ah yad dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: (1) harta dalam titipan telah dicampur, dan (2) custodian menggunakan harta titipan. Penerapannya dalam perbankan dapat dilihat, misalnya dalam pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga (custodian). b). Wadi’ah Yad Dhamanah Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titip­an (custodian) adalah trustee yang sekaligus penjamin (guarantor) ke­amanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Dengan prinsip ini, custodian menerima simpanan harta dari pemi­liknya yang memerlukan jasa penitipan, dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat di-gunakan dalam perdagangan, dan custodian berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan. Jadi, custodian memperoleh izin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama harta tersebut berada di tangannya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta ter­sebut selama dalam status simpanan adalah menjadi hak custodian. Tetapi custodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.

6. Prinsip Lainnya

a). Prinsip Rahn Rahn menurut Syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali.[20] Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Rahn adalah satu jenis transaksi tabaru’, karena apa yang diberikan Rahin (pemilik barang) untuk murtahin (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu,[21] ia termasuk transaksi (uqud) ‘ainiyah, di mana tidak dianggap sempurna secuali bila sudah diterima ‘ain al ma’qud. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu hibah, i’arah, ida’, qard dan rahn. Tabaru’ itu tidak sempurna kecuali dengan qard. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

b). Prinsip Wakalah Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.[22] Ada beberapa jenis wakalah, antara lain: Ø Wakalah al mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Ø Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Ø Wakalah al ammah, perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al mutlaqah. Dalam aplikasinya pada perbankan Syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

c). Prinsip Kafalah Istilah kafalah menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian pen­jamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak pen­jamin. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang. Ulama sepakat tentang bolehnya kafalah, karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat, dan agar yang berpiutang tidak dirugikan dengan ketidakmampuan orang yang berutang.[23] Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (bank guarantee). Ada tiga jenis kafalah, yaitu: 1) Kafalah bin nafs, yaitu jaminan dari diri si penjamin (personal guaran­tee); 2) Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (advance payment bond) atau jaminan pembayaran (pay­ment bond). 3) Kafalah muallaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (perform­ance bonds) atau jaminan penawaran (bid bonds).

d). Prinsip Hawalah Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da’in) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal ‘alaih).[24] Menurut mazhab Hanafi ada dua jenis hawalah, yaitu: 1) Hawalah mutlaqah: Seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain selain Hanafi, kalau muhal ‘alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridaan tiga pihak (da’in, madin dan muhal ‘alaih). 2) Hawalah Muqayyadah: Seseorang memindahkan utang dan mengait­kan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hawalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi hanya membolehkan hawalah muqayyadah dan mensyariatkan pada hawalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal ‘alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Kalau sudah sama jenis dan jumlahnya maka sahlah hawalah. Kalau berbeda salah satunya, maka hawalah tidak sah. Di pasar keuangan konvensional praktek hawalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.

e). Prinsip Ju’alah Ju’alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.[25] Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya. Prinsip ini juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) f). Prinsip Sharf Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya[26]. Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits, antara lain: (1) harus tunai; (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak; dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama. /span

Definisi Zakat May 22, 2009

Posted by Maxzhum in : Uncategorized , add a comment

Dalam Islam dikenal 3 istilah yang memiliki makna yang hampir serupa tetapi memiliki perbedaan, bahkan sebagiannya merupakan bagian dari kata lainya. Jika dibuatkan diagram maka bentuknya adalah sebagai berikut : Dari gambar tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa shadaqah memiliki makna yang lebih luas dari pada infaq ataupun zakat. Dalam Al Quran kata shadaqah terkadang bermakna zakat, seperti dalam surat At Taubah ayat 60: ”Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanyalah untul faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil”. Begitu pula dalam ayat 103 : “Ambillah zakat dari sebagian harta orang kaya sebagai shadaqah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Begitu pula dengan infaq terkadang bermakna zakat seperti yang terdapat dalam al quran surat Al Baqarah ayat 267: “Hai orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi utk kamu…” Secara bahasa Shadaqah berasal dari kata صِدْقًا يَصْدُقُ صََدَقَ yang artinya benar1, dan dalam sebuah haditsnya Rasulullah saw bersabda بُرْهَانٌ الصَّدَقَةُ وَ maknanya adalah shadaqah itu “dalil” bukti kebenaran iman seseorang. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki kemiripan makna, Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang dapat berbentuk materi misalnya uang atau barang, atau pun non materi misalnya senyum, seperti yang dtegaskan oleh Rasulullah saw.

Infaq adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang sunnah adalah yang tidak ditentukan nilainya, sasarannya dan waktu. Seseorang dapat berinfaq kapan saja, dimana saja dan besarannyapun berapa saja, begitu juga sasarannya tidak ditentukan secara speseifik tetapi lebih fleksibel. Misalnya kotak amal yang terdapat di masjid-masjid dan lainlain.

Sementara yang wajib adalah yang ditentukan nilainya (2,5%, 5%, 10% atau 20%, dan lainlain) diantara infaq yang wajib adalah zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata زآاة يزآى زآى yang artinya tumbuh dan berkembang2, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen), nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%,) dan sasaran tertentu (faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil). Zakat juga berfungsi untuk : 1. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil, selfish dan menyembah harta 2. Membersihkan harta dari terkontaminasi hak orang lain 3. Zakat berfungsi memperkembangkan harta Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda yang artinya ”Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk bershadaqah”.

APA YANG HARUS ANDA KETAHUI TENTANG INDONESIA May 17, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Kerakyatan , 2comments

Gemah ripah loh jinawi. Begitu gambaran Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah-ruah. Namun, itu dulu. Kini sebutan itu tak berlaku lagi. Indonesia yang dulunya kaya-raya telah berubah menjadi miskin. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Bank Dunia menyebut angka lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok pun kita harus mengimpor dari luar negeri.

Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menceritakan, 40 tahun lalu pendapatan perkapita penduduk Indonesia setara dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, bahkan Cina. Malah Indonesia memiliki kelebihan dalam hal sumberdaya alam. Kini negara-negara yang miskin kekayaan alam itu sudah jauh meninggalkan Indonesia. “Padahal kita lebih semuanya dari mereka. Jadi, kalau mereka semua mampu dalam kondisi yang baik maka seharusnya kita pun bisa,” kata Fuad kepada Al-Wa’ie.

Usut punya usut ternyata kekayaan alam Indonesia telah dirampok oleh negara-negara besar (asing) melalui berbagai kaki tangan dan antek-anteknya di Indonesia. Menurut Fuad, fenomena itu bisa dilihat dari kepemilikan asing di sektor pertambangan, perindustrian, telekomunikasi, keuangan dan sektor-sektor vital seperti air minum. “Rakyatnya miskin, alamnya juga miskin, dibebani utang, aset-asetnya banyak dikuasai oleh asing,” katanya.

Ichsanuddin Noorsy menggambarkan proses perampokan kekayaan itu makin nyata memasuki era reformasi. Setelah Indonesia “memenuhi anjuran” dan mengadopsi model politik Amerika, sumberdaya ekonomi Indonesia—pertambangan, perkebunan, properti— dikuasai, diproduksi dan akhirnya dinikmati oleh pihak asing. “Kondisi ini tidak banyak berbeda saat Indonesia di bawah jajahan VOC, hanya dulu VOC lebih fokus pada hasil bumi (perkebunan) dan mulai beralih ke pertambangan setelah memasuki Abad 20,” kata pengamat ekonomi ini.

Pemerintah, menurut Fuad, terjebak skenario Mafia Berkeley yang bercokol sejak masa lahirnya Orde Baru. “Pembangunan kita itu, dari dulu hingga sekarang, praktis sama, yakni masih diarsiteki oleh rezim Mafia Berkeley. Ganti-ganti Presiden, rezim ekonominya tetap sama. Di mata mereka, Presiden hanya boneka. Rezim ekonominya tidak pernah berubah, praktis tidak tergoyahkan. Rezim pemiskinan ini terus bercokol,” ujarnya.

Bantu Konglomerat, Jual Aset Rakyat

Saat rakyat menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, Pemerintah justru mengucurkan dana yang sangat besar kepada para konglomerat. Pemerintah melalui Dewan Moneter memutuskan agar Bank Indonesia membantu likuiditas bank-bank yang kolaps karena krisis tersebut. Dikucurkanlah dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 144,5 triliun, ditambah Rp 14,447 triliun per 29 Januari 1999, sehingga totalnya menjadi Rp 158,9 triliun. Jumlah ini luar biasa besar sehingga negara harus meminta rakyat untuk ikut memikul masalah bank-bank itu.

Tak berhenti di situ, Pemerintah kemudian menerbitkan setidaknya empat kali Surat Utang Pemerintah (SUP) tahun 1998 sebagai jaminannya senilai Rp 218,31 triliun. Namun, berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap sejumlah penyimpangan, kelemahan sistem dan kelalaian dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan BLBI. Dari total BLBI yang dikucurkan BI sebesar Rp 144,5 triliun, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,7 persen. Ini artinya, hanya Rp 6,1 triliun yang benar-benar disalurkan BI kepada bank


Pantas saja, meski sudah disuntik dana besar, bank-bank itu tak sehat juga. Namun, Pemerintah rupanya ogah melikuidasinya, seperti ketika mengikuti kemauan IMF saat melikuidasi 16 bank dalam likuidasi (BDL). Pemerintah justru menyuntiknya lagi dengan dana segar dalam bentuk obligasi rekapitalisasi, yang waktu itu mencapai Rp 400 triliun lebih. Totalnya, ditambah SUP untuk kredit program, mencapai Rp 650 triliun, yang harus dibayar saat jatuh tempo. Adapun bunganya setiap tahun, hampir Rp 60 triliun, selalu dibayar Pemerintah.

“(Dana itu) sangat besar sekali dan itu berkepanjangan. Sebab, anak-cucu kita akan tetap ikut membayar skandal BLBI ini dalam bentuk bunga obligasi yang akan terus dibayar sampai 2030. Sepanjang obligasinya tidak ditarik maka bunganya akan terus dibayar oleh Pemerintah lewat APBN. Jumlahnya kan besar, Rp 400 triliun,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara.

Pada masa Megawati, tiba-tiba para konglomerat itu memperoleh tanda lunas utang dengan munculnya skema perjanjian yang namanya Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), ada yang disebut Master of Refinancing Note Issuance Agreement (MRNIA), dan Akta Pengakuan Utang (APU). Para konglomerat itu tidak perlu bayar utang dengan uang, tetapi dengan penyerahan aset, saham dan lainnya (asset settlement) atau dengan komitmen jaminan pribadi. Kalaupun bayar tunai, tidak lebih dari Rp 1 triliun. Mereka tidak perlu masuk penjara asalkan memenuhi skema perjanjian seperti itu. Artinya, mereka mendapatkan jaminan pembebasan hukum jika semua syarat sudah dipenuhi secara tuntas (R&D). Nyatanya, aset mereka memang bodong. Paling banter mereka hanya mampu mengembalikan 25 persen dari kewajibannya.

Pemerintah juga kehilangan puluhan triliun tiap tahun, termasuk kehilangan triliunan akibat penguasaan tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua. Tahun 2002 keuntungan bersih perusahaan itu adalah Rp 1,27 triliun. Tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun. Tahun berikutnya naik lagi menjadi Rp 9,34 triliun. Keuntungan yang dilaporkan itu—entah yang sebenarnya—larinya ke Amerika karena 81,2 persen sahamnya dikuasai oleh Freeport McMoran. Sisanya milik Pemerintah (9,4 persen), dan Indocooper Investama (9,4 persen). Indocooper ini 100 persen sahamnya juga milik Freeport McMoran.

Walau kontrak Freeport habis pada tahun 1997, tahun 1991 kontrak tersebut diperbaharui dan Freeport mendapat lisensi baru untuk mengelola selama 30 tahun, plus opsi 2 x 10 tahun. Dengan demikian, Freeport berhak bertengger di Bumi Tembagapura secara resmi sampai dengan tahun 2041.

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil dari Amerika Serikat. Padahal potensi emas hitam yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar barel minyak, termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan secara matematis, diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 miliar dolar AS atau sekitar 1.500 triliun rupiah.

Ini menambah deretan panjang penjualan aset kekayaan milik rakyat. Setelah Pemerintah gagal menarik aset para penjahat BLBI, sejumlah BUMN dipaksa masuk ke bursa untuk bisa dijual. Padahal BUMN ini bukannya rugi tetapi justru memiliki kinerja baik alias selalu membukukan keuntungan. Pantas saja, begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan ini langsung dicaplok para investor.

Saat ini sebanyak 85 persen saham BUMN yang sudah melantai di bursa saham dikuasai oleh asing. Sekretaris Menteri Negara BUMN Muhammad Said Didu mengatakan, dengan kepemilikan asing yang besar itu, berarti pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN yang sudah go public.

Sejumlah BUMN besar yang dikuasai asing dan selalu membukukan keuntungan antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Tahun ini Pemerintah merencanakan menjual lagi 28 BUMN. Belum lagi dari sekitar 200 perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi, sebanyak 70 persennya adalah perusahaan asing.

Yang menjadi sasaran privatisasi pada awal tahun 2008 ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan alasan merugi karena harga bahan bakar minyak, Pemerintah mendesak agar PLN dijual/diswastakan saja. Sederet perusahaan lainnya menunggu untuk ‘bersedia’ dijual.

By Design

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie mengatakan, kehancuran ekonomi Indonesia ini akibat kebijakan ekonomi yang salah yang ditelurkan oleh tim ekonomi yang bercokol sejak masa awal Orde Baru. “Kecuali selama Gus Dur menjabat presiden RI, tim ekonomi dalam Kabinet selalu dikuasai oleh para ekonom yang mutlak menghamba pada kartel IMF dengan resep-resep dan instruksi-instruksi kepada para kroni ini yang merusak. Mereka itu terkenal dengan nama Berkeley Mafia,” kata Kwik dalam sebuah tulisannya.

Mereka ini, lanjutnya, menggerojokkan utang luar negeri terus-menerus sampai tidak kuat bayar tepat waktu supaya selalu menjadi pengemis buat penundaan pembayaran. Ketika itu, Pemerintah Indonesia harus dicekik lehernya untuk didikte. “Yang mengatakan ini bukan saya, tetapi orang-orang asing, kebanyakan orang-orang Amerika, yaitu John Pilger, Brad Sampson, Jeffrey Winters, dan John Perkins yang mengaku disuruh merusak ekonomi Indonesia,” katanya.

Kelompok Mafia Berkeley ini dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965). Pembangunan kapasitas intelektual serta jaringan kerjanya merupakan bagian dari strategi Perang Dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok ini disebut dengan istilah “Mafia Berkeley” karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Program ini dibiayai oleh The Ford Foundation dan The Rockefeller Foundation. Kelompok ini dicekoki teori-teori ekonomi liberal, yang percaya bahwa ekonomi berorientasi pasar adalah jalan terbaik untuk kemajuan Indonesia. Doktrin ini mengajarkan, Indonesia hanya bisa duduk sejajar dengan negara maju lainnya jika mengintegrasikan diri ke dalam sistem Kapialisme global.

Sumitro Djojohadikusumo adalah perintisnya. Berbaris di belakangnya sekitar 40 ekonom. Yang paling terkemuka di antaranya adalah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, M. Sadli, Subroto, Sudjatmoko, Barli Halim, Rachmat Saleh dan Radius Prawiro. Kaderisasi ini berlanjut dengan memberikan kesempatan akademis dan politis bagi generasi selanjutnya seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Boediono, Sri Mulyani Indrawati, Mohamad Chatib Basri, Mohamad Ikhsan, dan Rizal Malaranggeng.

Selain kapasitas akademik, kelompok Mafia Berkeley ini juga memiliki jaringan internasional yang kuat dan luas seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Bahkan sumber pembiayaan utama lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol mafia ini berasal dari bantuan atau grant lembaga internasional tersebut. Tidak aneh jika produk hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF-Bank Dunia, Policy Pappers USAID atau lembaga kreditor internasional lainnya.

Menurut Fuad Bawazier, rezim ekonomi ini sejak awal tidak pro-rakyat, tetapi pro-para pengusaha. Mereka berharap, dengan munculnya pengusaha akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sehingga muncul trickle down effect yang bisa dirasakan rakyat. Sayangnya, harapan tak pernah terwujud. Maka ketika krisis, kata Fuad, Pemerintah ‘terpaksa’ memelihara para konglongmerat yang sebelumnya pernah digunakan sebagai kendaraan untuk mengejar pertumbuhan. “Ya, itulah salah satu bukti kesalahan BLBI. Jadi, BLBI hanyalah salah satu karena menyangkut perusahaan-perusahaan konglongmerat yang selama ini dijadikan tunggangan atau andalan Pemerintah dalam ekonomi itu. Lalu ketika dia kesandung masalah, wah…karena mereka sudah jadi sohibi, maka Pemerintah memperhatikan mereka berlebih-lebihan,” katanya.

Mafia Berkeley ini tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu lembaga-lembaga donor asing dalam menentukan kebijakan, termasuk mempersiapkan kebijakan perundang-undangan. Munculnya UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air (SDA), UU Penanaman Modal, UU Migas dan lainnya tak lepas dari campur tangan kekuatan asing. Kekuatan neo-liberal ini bekerja secara sistematis, termasuk menciptakan krisis di sejumlah BUMN dengan memasukkan orang-orang pro-liberalisme (kasus Pertamina), penyesatan opini publik seperti privatisasi untuk kemajuan, menciptakan ‘rente’ di sejumlah BUMN, dan sebagainya. Tak segan mereka menggelontorkan jutaan dolar kepada wakil rakyat untuk lahirnya UU yang sesuai dengan keinginan mereka.

Ahmad Daryoko, Ketua Serikat Pekerja PLN Pusat, termasuk yang mengamati bagaimana PLN dirusak. Ia mengutip buku John Perkins, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat merusak Indonesia salah satunya melalui kelistrikan. Perkins ditempatkan pertama kali di Indonesia di Kantor PLN distribusi Bandung. Perkins mendesain pertumbuhan ekonomi yang otomatis terkait dengan pertumbuhan kelistrikan yang sangat melejit.

“Offer optimistic. Dia bikin perencanaan, pada tahun 80-an nanti akan terjadi pertumbuhan kelistrikan sebanyak 14 persen, dan seterusnya. Sehingga, mau tidak mau, rezim Suharto meminjam uang ke Bank Dunia untuk mengantisipasi pertumbuhan yang melejit tersebut. Padahal ini kan kerjaannya John Perkins saja. Ditambah lagi, penguasa-penguasa negara-negara berkembang ini otaknya ‘dikooptasi’ dengan utang dan utang saja. Dininabobokkan dengan utang dan kemewahan,” kata Daryoko.

Begitu besarnya utang yang harus ditanggung Indonesia, kata Daryoko, membuat Pemerintah dan generasi komprador asing mengeluarkan kebijakan untuk menswastanisasi PLN sebagaimana dulu pernah diminta oleh IMF dalam LoI. “Jadi, sekali lagi, walau IMF sudah pergi, para komprador asing, yakni para kelompok pedagang-penguasa inilah, yang melanggengkan dan meneruskan ide IMF,” kata Daryoko.

Kalau sampai PLN diswastakan maka yang beruntung adalah para pejabat dan pengusaha. “Kalau sudah menguasai pembangkit Suryalaya, Grati, Tambak Roro, dan yang lain, woo… itu sudah cukup untuk tujuh turunan. Itu baru di sisi pembangkit. Apalagi di distribusi. Di Jakarta saja, misalnya di Bulungan, Cinere, Pondok Indah, Kramatdjati, Menteng, dll. UP-UP yang sangat gemuk-gemuk tersebut saat ini sudah didesain untuk dikuasai oleh para oknum penguasa-pengusaha tadi. Kalau Anda bisa menguasai Thamrin-Sudirman saja, ratusan miliar tiap bulan. Untungnya sangat gede,” ungkap Daryoko.

Akhirnya, patut disimak pengakuan John Perkins. Ia menyebut para korporat kerusakan di dunia. Biasanya aksi para bandit ekonomi dalam melakukan penipuan yang bernilai triliunan itu bekerjasama dengan Bank Dunia; Bank Dunia dan IMF sebagai penyandang dana. Proyek-proyek yang didanai mereka sekilas tampaknya demi kepentingan rakyat miskin, padahal sebenarnya hanya untuk segelintir orang kaya (korporatokrasi). Langkah ini didukung oleh negara melalui para penguasanya. Sungguh menyakitkan!

Pusat Laba May 12, 2009

Posted by Maxzhum in : Uncategorized , 2comments

span style=”float: left; color: black; font-size: 70px; line-height: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; font-family: Times;”P/spanusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan laba.br /Pusat laba terjadi karena proses divisionalisasi.br /Divisionalisasi adalah proses pemberian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan pusat-pusat laba.br /br /Kondisi untuk Pendelegasian Pertanggungjawaban lababr /Sebelum keputusan pendelegasian pertanggungjawaban laba dibuat, dua kondisi yang harus ada adalah:br /manajemen seharusnya mempunyai informasi relevan dalam pembuatan cost/revenue trade-offs.br /terdapat beberapa cara untuk mengukur efektivitas manajer dalam membuat cost/revenue trade-off.br /br /Keuntungan Divisionalisasibr /Kecepatan pembuatan keputusan operasional semakin meningkat karena banyak keputusan yang tidak mengacu ke kantor pusat.br /Kualitas keputusan pada tingkat unit bisnis semakin meningkat karena dibuat oleh manajer unit bisnis yang lebih dekat dengan masalah pembuatan keputusan yang bersangkutan.br /Kesadaran terhadap laba semakin meningkat.br /Pengukuran kinerja diperluas, tidak hanya mengukur efisiensi biaya atau perolehan pendapatan saja tetapi pengukuran kemampuian menghasilkan laba.span class=”fullpost”br /br /br /br /Manajer unit bisnis lebih bebas dalam menggunakan imajinasi dan inisiatif mereka.br /Suatu unit bisnis menyediakan tempat pelatihan yang baik untuk manajemen umum.br /Jika suatu perusahaan mempunyai strategi diversifikasi, struktur unit bisnis memudahkan penggunaan bakat dan keahlian yang berbeda dalam tipe bisnis yang berbeda.br /Divisionalisasi menyediakan informasi mengenai komponen profitabilitas perusahaan kepada manajemen tingkat atas.br /Unit bisnis terdorong untuk memperbaiki kinerja kompetitif.br /Kesulitan Divisionalisasi br /Semakin meningkatnya keputusan desentralisasi mengakibatkan manajemen tingkat atas kehilangan beberapa jenis pengendalian.br /Manajer unit bisnis yang kompeten mungkin tidak tersedia dalam suatu organisasi fungsional.br /Unit-unit bisnis organisasi yang dulunya saling bekerjasama sebagai unit-unit fuyngsional mungkin sekarang saling bersaing satu dengan yang lain.br /Friksi semakin meningkat di antara unit-unit bisnis terutama jika mereka saling berhubungan satu dengan yang lain.br /br /Terdapat kemungkinan unit bisnis terlalu menekankan pada profitabilitas jangka pendek dan mengabaikan profitabilitas jangka panjang.br /Tidak ada sistem yang dapat menjamin bahwa optimalisasi yang dilakukan oleh setiap unit bisnis akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan.br /Jika kantor pusat lebih mampu memperoleh atau mempunyai informasi yang lebih baik daripada kebanyakan unit bisnis, maka kualitas beberapa keputusan unit bisnis mungkin berkurang.br /Divisionalisasi akan menyebabkan biaya tambahan karena divisionalisasi membutuhkan manajemen, staff, dan pembukuan tambahan.br /BATASAN OTORITAS UNIT BISNISbr /Batasan dari Unit Bisnis Lainbr /Batasan dari Manajemen Korporasibr /Batasan dari Unit Bisnis Lainbr /Suatu unit bisnis atau pusat laba mempunyai 3 macam keputusan:br /Keputusan produk: Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan dihual?br /Keputusan sumber atau perolehan: Bagaimana memperoleh dan memproduksi barang dan jasa?br /Keputusan pemasaran: Bagaimana, dimana, dan seberapa banyak barang dan jasa dijual?br /br /Umumnya, semakin tinggi tingkat integrasi dalam suatu perusahaan, semakin sulit untuk membebankan pertanggungjawaban ketiga aktivitas tersebut untuk produk tertentu kepada suatu pusat laba.br /Salah satu masalah utama divisionalisasi terjadi ketika unit-unit bisnis harus saling berhubungan, yang meliputi 3 masalah, yaitu:br /Pendapatan bersama di antara pusat-pusat laba.br /Biaya bersama di antara pusat-pusat lababr /Penentuan harga transfer barang dan jasa di antara pusat-pusat lababr /br /Batasan dari Manajemen Korporasibr /Terdapat 3 macam batasan yang diadakan oleh manajemen korporasi:br /Batasan yang berasal dari pertimbangan stratejik, misalnya keputusan pembatasan penggunaan dana, restriksi pasa dan produk.br /Batasan yang terjadi karena diinginkannya adanya keseragaman, misalnya keseragaman kebijakan SDM, etika, pemilihan pemasok, sistem akuntansi, dan komputerisasi.br /Batasan yang terjadi karena keputusan sentalisasi ekonomi, misalnya sentralisasi jasa pengolahan data, hukum, pelatihan, public relations, dan internal auditing.br /PUSAT LABA LAINbr /Departemen Pemasaranbr /Departemen Produksibr /Unit Pendukung dan Penghasil Jasabr /Departemen Pemasaranbr /Departemen Pemasaran dapat menjadi pusat laba dengan pembebanan cost produk yang dijual oleh manajer pemasaran. Suatu harga transfer tertentu dikenakan kepada manajer pemasaran disertai dengan informasi yang relevan untuk optimalisasi revenue/cost trade-off.br /br /Departemen Produksibr /Departemen Produksi dapat dibuat menjadi pusat laba dengan cara memberikan harga jual tertentu setelah dikurangi biaya pemasaran untuk barang atau jasa yang diproduksi. Laba dihitung dengan cara mengurangkan biaya produksi dari harga jual produk setelah dikurangi biaya pemasaran.br /br /Unit Pendukung dan Penghasil Jasabr /Unit pemeliharaan, unit pengolahan data, unit transportasi, unit perekayasaan, unit konsultasi, unit pelayanan konsumen, dan unit lain yang sejenis dapat dibuat menjadi pusat laba. Unit-unit tersebut dapat mengenakan harga jual tertentu kepada pemakai jasa yang mereka berikan, sehingga tujuan keuangan mereka adalah menghasilkan kelebihan pendapatan di atas biaya atau paling tidak keseimbangan antara pendapatan dan biaya.br /br /PENGUKURAN PROFITABILITY br /Terdapat 2 tipe pengukuran kemampuan menghasilkan laba suatu pusat laba:br /Ukuran kinerja manajemen, yang berfokus pada seberapa baik apa yang dikerjakan manajer. Ukuran ini digunakan untuk perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan pusat laba dan sebagai alat untuk penyediaan motivasi yang tepat bagi manajer.br /Ukuran kinerja ekonomi, yang berfokus pada seberapa baik apa yang dikerjakan oleh pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. br /Ukuran Profitabilitasbr /Terdapat 5 ukuran profitabilitas yang berbeda, yaitu:br /Marjin kontribusibr /Laba langsungbr /Laba yang dapat dikendalikanbr /Laba sebelum pajak penghasilanbr /Laba bersihbr /Marjin Kontribusibr /Argumen utama pengukuran kinerja manajer berdasarkan marjin kontribusi adalah bahwa biaya tetap tidak dapat dikendalikan oleh manajer, sehingga manajer seharusnya memfokuskan perhatian pada maksimisasi kelebihan pendapatan di atas biaya variabel. br /Kritik terhadap argumen ini adalah terdapat sebagian biaya tetap yang dapat dikendalikan penuh dan hampir semua biaya tetap dapat dikendalikan sebagian oleh manajer pusat laba.br /br /Laba Langsungbr /Laba langsung adalah jumlah yang dikontribusikan suatu pusat laba kepada laba dan overhead umum korporasi. Penghitungan laba langsung menyertakan semua pendapatan dan biaya yang timbul secara langsung atau dapat dilacak secara langsung pada suatu pusat laba, tanpa menghiraukan apakah dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer pusat laba. br /Biaya yang timbul di kantor pusat tidak dialokasikan kepada pusat laba. br /Kelemahan laba langsung adalah tidak mengakui manfaat motivasional dari perubahan kos di kantor pusat.br /br /Laba yang Dapat Dikendalikanbr /Penghitungan laba yang dapat dikendalikan menyertakan semua pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan atau dapat diperngaruhi oleh manajer suatu pusat laba, tanpa menghiraukan apakah merupakan biaya langsung atau tidak langsung. br /Biaya kantor pusat dapat dikategorikan menjadi biaya kantor pusat yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan oleh manajer suatu pusat laba. br /Laba yang Dapat Dikendalikanbr /Biaya kantor pusat yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer pusat laba dimauskkan dalam penghitugan laba yang dikendalikan. br /Laba dapat dikendalikan biasanya tidak dapat dibandingkan dengan data perusahaan lain yang dipublikasikan karena biasanya tidak mempublikasikan laba dapat dikendalikan.br /br /Laba Sebelum Pajak Penghasilanbr /Dalam penghitungan laba sebelum pajak penghasilan, semua overhead kantor pusat dialokasikan ke pusat-pusat laba. Dasar alokasi mencerminkan jumlah relatif biaya yang timbul untuk setiap pusat laba.br /Terdapat 2 kritik terhadap alokasi biaya kantor pusat:br /Kos yang ditimbulkan oleh departemen staf korporasi, misalnya keuangan, akuntansi, dan manajemen SDM, tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba.br /Sulit untukmenemukan metode yang dapat diterima untuk alokasi jasa staff korporasi.br /br /br /Terdapat 3 argumen yang mendukung alokasi overhead korporasi ke pusat-pusat laba dalam laporan kinerja mereka yaitu:br /Unit-unit jasa korporat mempunyai kecenderungan untuk membangun “kerajaan”, meningkatkan kekuatan dasar, dan membuat unit-unitnya sehebat mungkin tanpa menghiraukan nilainya bagi perusahaan. Jika kos overhead korporat dialokasikan ke pusat-pusat laba, kemungkinan manajer pusat laba akan mengajukan pertanyaan mengenai jumlah overhead korporat adalah lebih besar, pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong kantor pusat lebih berhati-hati dalam melakukan pembelanjaan.br /br /br /Kinerja pusat-pusat laba akan menjadi lebih realistik dan dapat dibandingkan dengan pesaing karena pesaing juga membayar jasa yang sama.br /Manajer pusat laba diberi pesan bahwa pusat laba tidak menghasilkan laba kecuali kalau pusat laba menutup semua kos, meliputi suatu bagian alokasi overhead korporat.br /br /Laba Bersihbr /Kinerja pusat laba diukur dengan laba bersih setelah pajak penghasilan. Terdapat 2 kritik terhadap penggunaan laba bersih, yaitu:br /Dalam banyak situasi, laba bersih setelah pajak adalah suatu persentase konstan laba sebelum pajak penghasilan, sehingga tidak ada manfaatnya menyertakan perhitungan pajak penghasilan.br /Banyak keputusan yang mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat dan diyakini bahwa manajer pusat laba seharusnya tidakdinilai oleh konsekuensi dari keputusan tersebut.br /br /br /Pengukuran laba suatu pusat laba juga melibatkan penilaian mengenai bagaimana pendapatan dan biaya seharusnya diukur. br /Pengukuran pendapatan tergatung pada metode pengakuan pendapatan yang digunakan.br /Pengukuran biaya dapat bervariasi dari kos variabel yang timbul dalam pusat laba sampai dengan alokasi secara penuh overhead kantor pusat,juga termasuk pajak penghasilan. br /br /Penilaian mengenai pengukuran pendapatan dan biaya seharusnya tidak hanya diarahkan oleh pertimbangan teknis akuntansi saja, tapi yang lebih penting juga meliputi pertimbangan keperilakuan dan motivasional. br /Kuncinya adalah memasukkan semua biaya dan pendapatan yang dapat dipengaruhi oleh manajer kedalam laporan manajer pusat laba, walaupun manajer tidak dapat mengendalikannya secara penuh./span

STUDI TENTANG PROFIT SHARING DAN BUNGA May 12, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Islam , 1 comment so far

span style=”float: left; line-height: 30px; padding-top: 5px; padding-right: 5px;font-family:arial;font-size:50;color:black;” K/spanONTRAK MUDHARABAHbr /Aplikasi al Mudharabah dalam Bank Islambr /Pemisahan total antara dana al mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib.br /Dana al mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.br /br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /Faktor Langsungbr /Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mem-pengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:br /investment rate.span class=”fullpost”br /jumlah dana yang tersedia.br /nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:br /Rata-rata saldo minimum bulanan.br /Rata-rata total saldo harianbr /br /br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /3. Nisbah (profit sharing ratio)br /Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.br /Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.br /Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan..br /Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /Faktor Tidak Langsungbr /1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.br /Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.br /Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.br /FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASILbr /2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)br /Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.br /br //span

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM May 12, 2009

Posted by Maxzhum in : Tentang Ekonomi Islam , 1 comment so far

KEPEMILIKIANbr /”Kepemilikan” berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. br /Dalam bahasa Arab “milk” berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum br /KEPEMILIKANbr /Definisi:br / “MILIK” adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. span class=”fullpost”br / Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara’, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Yaitu, yang memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar’i br /HAMBATAN SYAR’I KEPEMILIKANbr /GILA / SAKIT INGATAN/ HILANG AKAL. br /ATAU MASIH TERLALU KECIL SEHINGGA BELUM PAHAM MEMANFAATKAN BARANG.(Belum Balig)br /JENIS-JENIS KEPEMILIKANbr /Para fukoha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua:br /yaitu kepemilikan sempurna (tamm) : Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligusbr /kepemilikan kurang (naaqis) : Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja.br /br /SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KEPEMILIKAN SEMPURNA br /Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah ada empat macam yaitu:br /kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan,br /akad, br /penggantian dan br /turunan dari sesuatu yang dimiliki.br /BENTUK-BENTUK KEPENGUASAAN br /kepemilikan karena menghidupkan tanah mati.br /kepemilikan karena berburu atau memancingbr /rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya. br /kepenguasaan atas barang tambang. br //span

May 12, 2009

Posted by Maxzhum in : Uncategorized , 1 comment so far

MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF ISLAMbr /Pertemuan 10br /Ekonomi Islam FIAI-UIIbr /Mei 2008br /PENGERTIAN MONOPOLI DALAM ISLAMbr /Monopoli (ihtikar) berasal dari kata hakr, yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Ihtikar digunakan oleh para ahli Fiqh Islam untuk menyatakan hak istimewa untuk mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan dalam upaya mengantisipasi kenaikan harga. Dengan kata lain, ihtikar berarti proses memonopoli produk agar mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. br /SIKAP ISLAMbr /Dalam ekonomi Islam Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Namun, siapa pun dia tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya monopolistic rent. Inilah indahnya Islam: monopoli boleh, monopolistic rent tidak boleh.br /KEBEBASAN INDIVIDUDALAM ISLAMbr /Rasulullah Saw sendiri melarang praktik-praktik yang tidak sehat. Beliau melarang praktik-praktik bisnis yang dapat membawa pada kekurangan pasar. Nabi Muhammad Saw tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penentuan harga oleh negara ataupun individual, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadist Sunan at-Tirmizi, Al-Buyu’, Bab 73dan Sunan Abu Dawud, Al-Buyu’, Bab 5); br /Ataupun ihtikar yaitu mengeluarkan hanya sejumlah barang dengan tujuan menaikkan harga seperti yang diterangkan dalam hadist Muslim, Al-Muzara’ah. Kerangka kerja Islam memastikan perputaran suplai dan permintaan yang bebas dengan mengatur sikap individual sehingga menciptakan fairness for all.br /KELEMAHAN UU NO.5 Th. 1999 MENURUT PANDANGAN ISLAMbr /Ada yang menarik dalam Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu pasal dalam undang-undang yang kemudian lebih dikenal dengan nama UU Antimonopoli itu mengecualikan berlakunya UU terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain, produk industri, rangkaian yang terkait dengan waralaba (Pasal 50 Butir b) atau perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (Pasal 50 Butir d).br /Mengacu Pasal 50 butir (b) dan (d) tersebut, maka UU tentang larangan praktik monopoli dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk melakukan monopoli. Dengan makin maraknya isu perdagangan bebas suatu negara tidak bisa lagi melindungi industri yang ada di negara tersebut dari pengaruh negara lain dengan berbagai penghalang seperti, tarif import, tarif persaingan memperebutkan pasar dalam kondisi pasar yang kian terbuka akan makin keras. Praktik-praktik yang tidak sehat dalam memperebutkan pasar yang terbuka ini akan sering muncul br /KONSEP ADILbr /Ambil contoh penjabaran komponen adil yang telah dilakukan oleh Suweilem (1999) dan dikembangkan oleh Karim (2000). Konsep adil memang bukan milik ekonomi syariat. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai Anda dapat apa yang Anda upayakan (you get what you deserved)dan sosialisme klasik mendefinisikannya sebagai ‘sama rata sama rasa’ (no one has a privilege to get more than others), maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi tidak pula dizalimi” (la tazhlimuuna wala tuzhlamuun).br /br /

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer